Yuli Yanna Fauzie, CNN Indonesia | Selasa, 16/02/2021 07:58 WIB
Jakarta, CNN Indonesia — Data Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat jumlah penduduk miskin yang berkisar 26,42 juta langsung naik 1,13 juta menjadi 27,55 juta hanya dalam 6 bulan sejak pandemi covid-19 mampir ke Indonesia. Tingkat kemiskinan yang tadinya 9,78 persen menjadi double digit, yaitu 10,19 persen dari total populasi penduduk.
Kendati kemiskinan naik, BPS masih menyebut angkanya lebih rendah dari prediksi berbagai lembaga. Salah satunya, Bank Dunia, yang memperkirakan kemiskinan RI naik menjadi 10,7 persen hingga 11,6 persen.
Sementara, Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kementerian Keuangan Febrio Nathan Kacaribu mengklaim jumlah penduduk miskin tidak terlalu tinggi, karena pemerintah telah menyelamatkan sekitar 5 juta penduduk dari jurang kemiskinan lewat penyaluran bansos dan dana Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN).
Klaim ini juga dari hasil membandingkan realisasi tingkat kemiskinan BPS dengan ramalan Bank Dunia. “Artinya, program PEN sepanjang 2020 diperkirakan mampu menyelamatkan lebih dari 5 juta orang menjadi miskin baru,” terang Febrio, belum lama ini.
Lalu, kenapa tingkat kemiskinan makin tinggi? Apa masalahnya? Apa murni karena pandemi covid-19?
Ekonom Indef Bhima Yudhistira Adhinegara menilai kenaikan tingkat kemiskinan tidak semata-mata salah pandemi covid-19. Pandemi hanya pemicu alias trigger.
“Kenapa? Karena pandemi justru membongkar ketimpangan. Misalkan, ketimpangan sanitasi, layanan kesehatan antara penduduk paling kaya dan yang paling miskin atau rentan miskin yang sudah ada sebelum pandemi,” ungkap Bhima kepada CNNIndonesia.com, Selasa (16/2).
“Sehingga ketika pandemi terjadi, angka kemiskinan itu meningkat salah satunya karena terbatasnya fasilitas kesehatan, sanitasi, juga karena akses terhadap gizi misalnya. Jadi banyak faktor berpengaruh selain dari pandemi,” lanjutnya.
Andil lain juga diberikan oleh tren perekonomian yang memang sudah melambat sekitar 4-5 tahun sebelum pandemi. Tren perlambatan terjadi karena pemerintah mencabut subsidi listrik kepada rumah tangga dengan kapasitas 900 VA di 2017.
“Jadi, konsumsi rumah tangga sudah tertekan, ini masih dirasakan kepada daya beli masyarakat. Pandemi jadi trigger, tapi tidak satu-satunya faktor,” imbuhnya.
Faktor lain karena tidak kuatnya struktur industri dan perdagangan Indonesia akibat bergantung pada komoditas mentah dan harga komoditas itu sendiri. Hal ini membuat gejolak harga komoditas mempengaruhi laju pertumbuhan industri dan perdagangan.
“Masih banyak masyarakat yang menggantungkan hidup dari komoditas, sehingga (ketika pandemi terjadi) mendadak banyak yang jatuh miskin, ini tidak bisa satu-satunya menyalahkan pandemi covid-19 terkait dengan kenaikan angka kemiskinan,” tuturnya.
Selain masalah struktural yang menempatkan Indonesia sebagai negara yang tidak siap menerima pandemi, ada pula faktor salah kebijakan alias salah urus. Bhima mengatakan pemerintah memang sudah mengeluarkan banyak program bansos.
Sayangnya, program itu masih banyak celah. Pertama, sudah tahu bansos sembako rawan dikorupsi, justru masih dilakukan. Akibatnya, ternyata benar-benar dikorupsi dan membuat bansos tersebut tidak efektif untuk membantu konsumsi masyarakat dan menahan tingkat kemiskinan.
“Korupsi menjadi salah satu faktor yang membuat jaring pengaman kurang efektif. Kenapa tidak dari awal pemerintah mengalokasikan lebih banyak untuk bantuan yang sifatnya tunai?,” tekannya.
Kedua, bansos dalam bentuk tunai ke masyarakat prosesnya terlalu lama, salah satunya terjadi di Kartu Prakerja. Baginya, masyarakat hanya perlu diberi dana tunai dalam waktu cepat, tapi program ini justru menyuruh masyarakat untuk mengikuti pelatihan dulu, baru mendapat dana tunai.
“Akhirnya banyak peserta yang tidak tepat sasaran karena permasalahan klasik soal data yang tumpang tindih. Ini salah satu masalah kenapa jaring pengaman sosial akhirnya tidak mampu menekan angka kemiskinan selama pandemi,” jelasnya.
Ketiga, salah kebijakan juga terjadi dari sisi waktu. Misalnya, pada pemberian bantuan subsidi upah dan bantuan modal produktif kepada usaha kecil dan mikro yang baru diberikan pada semester II 2020. Padahal, dampak pandemi sudah terasa sejak Maret-April 2020.
Keempat, masalah yang dinilainya paling fatal adalah kebijakan pengendalian pandemi yang tidak tepat, membingungkan, dan tidak ada hasilnya. Mulanya, pemerintah ‘ngotot’ tidak mau mengunci wilayah (lockdown) dan lebih memilih Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB).
Baru sebentar PSBB dilakukan, pemerintah sudah percaya diri menggaungkan new normal atau adaptasi kebiasaan baru. Hal ini sempat memberi kepercayaan bagi masyarakat, tetapi tiba-tiba dikeluarkan kebijakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM), ada pula PPK Mikro.
“Jadi masyarakat bingung, sudah mulai optimis lagi, ada vaksinasi, mulai belanja, tapi tiba-tiba yang terjadi adalah justru pemerintah melakukan pembatasan sosial yang sebenarnya efektivitasnya kecil pada pengendalian pandemi, tapi memukul daya beli masyarakat,” terangnya.
Kelima, pemerintah memang memberikan bansos, tapi tidak sembari mengendalikan inflasi yang muncul dari kenaikan harga pangan, seperti harga kedelai, tahu, tempe, cabai rawit, hingga daging sapi.
“Ada bansos tapi harga pangan tinggi, ini yang menyebabkan daya beli masyarakat meski sudah diberikan bantuan, itu tidak optimal,” katanya.
Hal senada diungkapkan Ekonom CORE Indonesia Yusuf Rendy Manilet. Ia menilai pemicu utama kenaikan tingkat kemiskinan memang pandemi. Toh, pemerintah sebelumnya sudah berhasil menurunkan tingkat kemiskinan dari dua digit menjadi satu digit saja.
“Namun, karena pandemi banyak kemudian masyarakat yang kehilangan pekerjaan baik itu karena di-PHK atau pun usaha tempat bekerja tutup,” ujar Yusuf.
Tak hanya pandemi, bagi Yusuf, ada pula unsur kesalahan kebijakan mulai dari PSBB hingga PPKM Mikro yang diberlakukan pemerintah. Sebab, kebijakan pembatasan menekan aktivitas ekonomi sehingga membuat sumber pendapatan masyarakat hilang.
“Hal ini lah yang kemudian bermuara terhadap meningkatnya jumlah penduduk miskin,” jelasnya.
Selain itu, menurutnya, bansos dari pemerintah juga kurang ‘nendang’. Pasalnya, nilai kebutuhan masyarakat lebih tinggi dari jumlah bansos yang disalurkan.
“Jumlah ini tidak proporsional dengan bantuan yang disalurkan pemerintah. Belum lagi berbicara masalah ketepatan penerima data, sebelum pandemi, masalah ini telah ada dan dengan terjadinya pandemi membuat bantuan perlindungan sosial tidak bekerja secara optimal,” terang dia.
Bhima memperkirakan jumlah penduduk miskin akan bertambah sekitar 500 ribu sampai 1 juta orang pada tahun ini. Skenarionya, bila ada kebijakan yang tepat, mungkin hanya naik sedikit, sekitar 500 ribu orang. Namun, kalau kebijakannya masih sama saja, mungkin bisa naik sampai 1 juta orang.
“Best scenario-nya kalau pun bisa ditekan, sepertinya kenaikan angka kemiskinan bottom linenya bertambah 500 ribu orang kalau jaminan sosial atau safety netnya berjalan dengan baik dan tidak terjadi kenaikan inflasi pangan,” tutur Bhima.
Oleh karena itu, pemerintah perlu melakukan banyak hal. Pertama, merealisasikan penggunaan dana PEN dengan optimal.
Baginya, anggaran PEN tidak hanya perlu diperbesar, tapi juga tepat sasaran dan bisa digunakan semua. Hal ini tidak seperti PEN 2020 di mana hanya terealisasi 83 persen, tidak maksimal, ada kasus korupsinya, dan kekurangan-kekurangan lainnya.
Kedua, pemerintah perlu meningkatkan besaran bansos ke masyarakat, bukan malah dikurangi.
“Pemerintah perlu mengandalkan bantuan yang sifatnya transfer tunai langsung kepada pekerja dan itu minimum Rp5 juta-Rp7 juta per pekerja, bukan seperti kemarin yang relatif rendah,” jelasnya.
Ketiga, memperluas bantuan bagi sektor informal. Keempat, mengendalikan inflasi dari sisi gejolak harga pangan.
Kelima, cepat tanggap mengatasi bencana karena masyarakatnya lebih berpotensi jatuh miskin di tengah pandemi. Apalagi, berbagai bencana tengah merundung Indonesia.
“Jadi ini salah satu tantangan, pemerintah harus serius untuk melakukan pengendalian pandemi karena ini salah satu yang menghambat aktivitas masyarakat,” tuturnya.
Keenam, menggeliatkan sektor pertanian yang sudah teruji tahan banting dari pandemi. Pemerintah, bisa memobilisasi masyarakat untuk menggarap lahan. Namun, tak lupa memberi subsidi pupuk, pelatihan, bibit, dan lainnya.
“Banyak orang yang PHK kehilangan pendapatan menjadi migrasi ke desa. Ini harusnya di-support dengan bantuan pemerintah, sehingga memberi harga yang layak bagi petani. Ini salah satu upaya untuk memerangi kemiskinan di pedesaan,” paparnya.
Yusuf menambahkan pemerintah juga mulai harus memperhatikan risiko kemiskinan di desa. Caranya, dengan lebih aktif menggalang kerja sama petani dengan BUMDes.
“Salah satunya dengan program padat karya dan revitalisasi BUMDes,” pungkasnya.
(bir)
Sumber dan Analisa oleh CNN Indonesia