Kementerian Perhubungan (Kemenhub) melalui Direktorat Jenderal Perhubungan Laut (Ditjen Hubla) menerapkan sistem layanan bongkar muat kapal secara digital di 264 pelabuhan di seluruh Indonesia. Langkah ini merupakan bagian dari upaya pemerintah untuk mencegah praktik korupsi dalam pelayanan pelabuhan.

Dirlala Ditjen Hubla Kemenhub, Hendri Ginting, menyatakan bahwa hingga akhir 2023, seluruh pelabuhan yang mencakup wilayah kerja di Indonesia akan menggunakan layanan digital. Proses masuk dan bongkar muat kapal di 264 pelabuhan tersebut akan dilakukan melalui aplikasi khusus yang telah disediakan.

Hendri Ginting menjelaskan bahwa implementasi layanan digital ini merupakan bagian dari usaha Kemenhub dalam memperbaiki tata kelola pelabuhan. Ia berharap kantor otoritas pelabuhan dan unit pelaksana pelabuhan dapat meningkatkan kualitas layanan.

Menurut Hendri, pelaksana tugas di pelabuhan memegang peran penting dalam melakukan supervisi, pembinaan, dan pengawasan terhadap pelayanan kepada masyarakat serta keselamatan di wilayah pelabuhan.

Dampak positif dari pemberlakuan layanan digital juga terlihat dalam peningkatan Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang dikumpulkan oleh Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan (KSOP) Kelas I Banjarmasin. Selama periode 2023, PNBP mencapai Rp429,9 miliar, melebihi target sebelumnya yang hanya Rp287 miliar. Hal ini menunjukkan peningkatan pendapatan negara hingga ratusan persen berkat implementasi layanan digital di pelabuhan.

Hendri Ginting berharap agar semua instansi terkait, baik yang memberikan maupun menerima jasa, dapat bekerja sama untuk menjaga keselarasan kegiatan di pelabuhan, mulai dari kedatangan kapal hingga proses bongkar muat di wilayah kerja yang masih dalam pengawasan pelabuhan.

Sumber: Antara : Kemenhub terapkan layanan digital di 264 pelabuhan se-Indonesia