Kementerian Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) bekerja sama dengan Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) untuk meluncurkan program pelatihan kewirausahaan yang ditujukan bagi masyarakat di seluruh Indonesia.
“Alhamdulillah, dari pertemuan hari ini muncul ide brilian untuk mengoptimalkan fasilitas balai pelatihan milik Kemnaker agar bisa dimanfaatkan para pelaku UMKM di seluruh Indonesia,” ujar Maman kepada media, Jumat (31/1/2025), sebagaimana dikutip Sabtu (1/2/2025).
Maman menjelaskan, balai pelatihan yang selama ini digunakan untuk peningkatan keterampilan tenaga kerja akan dialihfungsikan menjadi pusat pelatihan kewirausahaan. Langkah ini diharapkan tidak hanya meningkatkan kesiapan kerja, tetapi juga mendorong lahirnya wirausaha-wirausaha baru yang mandiri.
“Kita telah sepakat untuk melaksanakan program pelatihan kewirausahaan secara serentak di seluruh Indonesia. Program ini akan memanfaatkan fasilitas Kemnaker dengan modul pelatihan khusus yang kami siapkan untuk mendorong tenaga kerja menjadi wirausaha,” tambahnya.
Program ini menargetkan 5.000 hingga 10.000 peserta di seluruh Indonesia. Untuk memastikan pelaksanaannya berjalan optimal, Kementerian UMKM dan Kemnaker akan membentuk tim gabungan. “Kita tidak ingin program ini tertunda lama. Dalam tiga bulan ke depan, kita akan realisasikan sebagai pilot project kolaborasi kedua kementerian,” tegas Maman.
Menariknya, seluruh pelatihan ini akan diselenggarakan secara gratis tanpa biaya bagi peserta. “Iya, tentu saja gratis,” kata Maman.
Mengatasi Tantangan Ketenagakerjaan
Menteri Ketenagakerjaan Yassierli menegaskan bahwa tantangan ketenagakerjaan di Indonesia tidak bisa diatasi hanya dengan menciptakan lapangan kerja konvensional. Kolaborasi dengan Kementerian UMKM dianggap sebagai langkah strategis untuk memperluas solusi.
“Kami sadar betul pentingnya berkolaborasi dengan kementerian lain, dan alhamdulillah, kerja sama ini berjalan lancar karena Kementerian UMKM punya pengalaman luas dalam mendukung perkembangan UMKM,” jelas Yassierli.
Untuk mendukung program ini, Kemnaker akan memanfaatkan sekitar 330 balai pelatihan pemerintah, ribuan balai pelatihan milik pemerintah daerah, serta lebih dari 4.000 Balai Latihan Kerja (BLK) komunitas di seluruh Indonesia.
“Semua fasilitas ini milik negara, bukan hanya milik kementerian, sehingga harus dimanfaatkan secara optimal untuk kepentingan masyarakat,” tutup Yassierli.
sumber: liputan 6 tv