Investasi yang dilakukan oleh Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara) direncanakan akan difokuskan untuk mendukung berbagai program unggulan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Dengan adanya investasi ini, diharapkan belanja pemerintah dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dapat berkurang.
Ekonom Center of Reform on Economics (Core) Indonesia, Yusuf Rendy Manilet, mencontohkan bahwa jika Danantara mengalokasikan dananya ke sektor pangan, maka anggaran APBN untuk sektor tersebut bisa dikurangi. “Dengan demikian, belanja APBN berpotensi mengalami penurunan, yang pada akhirnya dapat berdampak pada penyusutan defisit anggaran,” ujar Yusuf kepada Bisnis, Minggu (23/2/2025).
Lebih lanjut, Yusuf menjelaskan bahwa jika Danantara dapat membiayai program-program dengan dana yang lebih besar dibandingkan alokasi APBN, pemerintah akan memiliki ruang lebih untuk mengelola pengeluaran lainnya secara lebih efisien. Dalam kondisi tersebut, tidak menutup kemungkinan APBN justru dapat mencapai surplus. Namun, ia menekankan bahwa kondisi defisit atau surplus APBN tetap bergantung pada keseluruhan kinerja ekonomi serta efektivitas pengelolaan investasi yang dilakukan oleh Danantara.
Di sisi lain, Yusuf juga mengingatkan adanya potensi risiko. Jika pengelolaan dana oleh Danantara tidak optimal atau proyek-proyek yang didanai tidak memberikan hasil sesuai harapan, pemerintah mungkin perlu menanggung contingency risk dalam APBN.
Sebelumnya, Wakil Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Kartika Wirjoatmodjo mengungkapkan bahwa ada sejumlah sektor yang akan menjadi prioritas investasi BPI Danantara. Kartika, yang akrab disapa Tiko, menjelaskan bahwa investasi Danantara akan diarahkan untuk mendukung berbagai program strategis pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.
“Fokus investasinya mencakup sektor pangan, perumahan, energi, dan lainnya. Jadi, pastinya akan sejalan dengan program Asta Cita serta inisiatif transformasi BUMN ke depan,” ujar Tiko di sela acara Mandiri Investment Forum 2025, Jakarta Pusat, Selasa (11/2/2025).
Sementara itu, dalam APBN 2025, pemerintah menargetkan defisit anggaran sebesar 2,53% terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) atau sekitar Rp616,2 triliun. Sebagai perbandingan, defisit APBN 2024 (unaudited) tercatat sebesar Rp507,8 triliun atau 2,29% dari PDB.
Sumber: MetroTV