Pemerintah dinilai perlu mewaspadai atas efek domino yang akan muncul dari rencana penghentian penjualan bahan bakar minyak (BBM) jenis Premium dan Pertalite dari pasaran.
Perlu adanya mitigasi yang disiapkan pemerintah untuk bisa merealisasikan rencana itu. Peneliti Institute of Development and Economics Finance (Indef) Abra Talattov mengatakan bahwa rencana penghapusan Premium dan Pertalite tidak boleh dilakukan secara terburu-buru oleh pemerintah.
Eksekusi rencana itu, kata dia, masih perlu mempertimbangkan kondisi ekonomi dan sosial masyarakat. Pasalnya, apabila kedua jenis BBM tersebut dihapuskan, maka akan ada beban masyarakat yang harus mengeluarkan biaya lebih besar untuk kebutuhan energi.
Dari situ, akan menimbulkan kenaikan-kenaikan harga, baik dari sisi transportasi dan juga bahan pokok.
“Pemerintah harus bisa mengantisipasi dari pencabutan Premium dan Pertalite terhadap inflasi barang-barang yang lain, itu bagaimana dampaknya, sebesar apa ini akan menggerus daya beli masyarakat, dan pada akhirnya juga bisa kontradiktif dengan target pemerintah untuk memulihkan ekonomi,” katanya kepada Bisnis, Minggu (26/12/2021).
Selengkapnya: