Surabaya, IDEI – Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi berhenti sejenak di depan para aplikator untuk mengatakan pemerintah terbuka untuk mengubah ketentuan terkait potongan komisi yang dipungut perusahaan aplikator terhadap pengemudi ojek online (ojol). Hal ini dikarenakan disampaikan setelah adanya tuntutan dari beberapa asosiasi pengemudi ojol agar potongan komisi dikurangi menjadi maksimal 10 persen. Selama forum pertemuan bersama para aplikator yang digelar di Jakarta Pusat Senin (19/5), Dudy menyampaikan bahwa pemerintah dalam posisi sebagai regulator memiliki wewenang untuk menyesuaikan peraturan. Namun, beliau menegaskan bahwa perjuangan itu tidak dapat dilakukan secara sepihak tanpa mempertimbangkan keberlanjutan ekosistem transportasi daring secara menyeluruh.

Sumber Foto: statik.tempo.co

Menurut Dudy, secara teknis pemerintah bisa saja menetapkan revisi aturan dalam waktu singkat, tetapi pendekatan yang diambil harus tetap mempertimbangkan aspirasi semua pihak. Ia menilai keputusan yang tidak mencerminkan keseimbangan antara kebutuhan pengemudi dan keberlangsungan operasional aplikator bisa berdampak negatif dalam jangka panjang. “Kalau saya tidak memikirkan keseimbangan berkelanjutan, bisa saja potongan komisi diturunkan. Tapi rasanya tidak arif jika kami tidak mendengarkan semua pihak,” ujarnya.

At the same time, company applicant representatives complained about the commission-reduction scheme. Maxim Indonesia Government Relations Specialist Muhammad Rafi Assagaf clarified that the 20 percent commission reductions implemented so far were used for technology development and enhancing services. In his opinion, he said the reduction to 10 percent would cut short company investment in innovation that ultimately sought to enhance partners’ drivers’ welfare as well. Hal semacam itu dinyatakan oleh Chief of Public Affairs Grab Indonesia, Tirza R Munusamy. Ia menegasikan bahwa Grab selalu mengikuti syarat atas batas komisi maksimal 20 persen berdasarkan regulasi pemerintah dan tidak pernah melewatinya. Tirza juga menjelaskan komisi tersebut digunakan untuk kebutuhan penting, seperti asuransi untuk mitra dan penumpang, dan program bantuan operasional seperti penggantian oli dan perawatan kendaraan ringan lainnya.

Presiden Gojek Indonesia Catherine Hindra Sutjahyo memberi pilihan dengan menyatakan bahwa pengurangan komisi sebenarnya akan berisiko mengurangi pendapatan pengemudi. Menurutnya, bahagian uang dari pengurangan komisi tersebut akan digunakan untuk menghibur promosi dan diskon yang semakin meningkat transaksi. Menurut Catherine, jika bahagian untuk promosi berkurang karena pengurangan komisi, maka volume pemesanan akan menurun pula, yang pada akhirnya akan mencerai apda penghasilan mitra. “Based on our tests, the decline in transactions due to the decline in promotions will decrease the income of partners deeper than an increase in revenue per trip,” said Catherine.

Sembarangan para pengemudi terhadap sistem komisi yang berlaku mendorong asosiasi ojol menggelar aksi unjuk rasa nasional hari ini, Selasa (20/5). Ketua Serikat Pekerja Angkutan Umum Indonesia (SPAI), Lily Pujiati, menuduh masih ada aplikator yang tidak mematuhi regulasi dan memotong komisi hingga melebihi 20 persen. Bahkan, dia menyangkal adanya mitra yang mendapatkan diskon sebesar 70 persen. Aksi tersebut akan digelar pada tiga titik strategis: Istana Merdeka, Kementerian Perhubungan, dan Gedung DPR RI. Ketua Umum Garda Indonesia Igun Wicaksono menyebut bahwa ribuan pengemudi dari beberapa daerah, seperti Jawa Timur, Jawa Tengah, Yogyakarta, Banten, hingga Sumatera, akan mengikuti unjuk rasa tersebut.

Selain menurun ke jalan, para pengemudi pun akan melakukan offbid bersama-sama, yaitu mematikan aplikasi dan tidak menerima orderan sepanjang hari. Igun menyebut aksi ini sebagai penekanan terhadap aplikator yang dirasa abai terhadap regulasi pemerintah. Ia bahkan meminta masyarakat memahami situasi ini sebagai salah satu bentuk perjuangan bersama mitra ojol untuk memiliki sistem yang adil. “Kami harap masyarakat memaklumi aksi offbid ini sebagai pembelajaran kepada aplikator-aplikator pelanggar regulasi,” ujarnya.

Pemerintah kini berada di tengah tekanan dua kepentingan besar: aspirasi para pengemudi yang menuntut keadilan tarif dan keberlangsungan bisnis aplikator yang beroperasi di tengah kompetisi teknologi yang ketat. Keputusan yang diambil ke depan akan menjadi penentu arah baru dalam pengaturan sektor transportasi daring di Indonesia.